Ketua Pansus 3, Drs.H. Edi Haryadi M,Si: Kode Etik DPRD Kota Bandung Memuat 17 Bab 32 Pasal

TIPIKORNEWS.COM-
Panitia Khusus (Pansus) 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, melakukan Rapat Kerja terkait Kode Etik DPRD Tahun 2020, setelah sebelumnya rampung membahas tata tertib (tatib) DPRD Kota Bandung. Rapat tersebut dilakukan di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, Senin (27/4/2020).

Rapat dipimpin Ketua Pansus 3, Drs. H. Edi Haryadi M,Si, dan dibahas bersama Anggota Pansus 3 DPRD Kota Bandung, dan juga melalui teleconference sebagai upaya pembatasan jumlah peserta rapat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

Sebelumnya Edi Haryadi mengatakan, Tatib disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah. nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan dan Peraturan Dewan nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.

Saat memaparkan isi kode etik, Edi Haryadi menyampaikan alasan perubahan dan penambahan dalam pasal yang mengatur tentang kehadiran rapat dewan saat terjadi kondisi Covid-19 yang dilakukan secara teleconference.

“Di tatib juga ada, juga ditambahkan di kode etik terkait rapat dalam keadaan tertentu, maka rapat hadir secara fisik itu dibuktikan dengan daftar hadir dan ketika rapat dengan cara teleconference bisa dijadikan bukti daftar hadir juga,” jelas Edi.

Edi melanjutkan, kode etik dewan pada pembahasan kali ini berjumlah 17 Bab dengan 32 Pasal di dalamnya dengan beberapa perubahan.

“Kode etik ini terdiri dari 17 bab dengan 32 pasal di dalamnya. Ada beberapa perubahan dalam kode etik ini dibandingkan dengan kode etik sebelumnya,” jelas Edi.

Kode etik juga membahas mengenai Bab Ketentuan Umum, Bab Sikap Perilaku, Tata Kerja dan Tanggung Jawab, Bab Tata Hubungan, Bab Penyampaian Pendapat dan Tanggapan, Bab Etika Rapat, Bab Penerimaan Tamu, Bab Kewajiban Anggota DPRD, Bab Larangan bagi Anggota DPRD, Bab Hal yang Tidak Patut Dilaksanakan, Bab Laporan Harta Kekayaan, Bab Rahasia, Bab Penegakan Kode Etik, Bab Pelanggaran, Sanksi, Mekanisme Penjatuhan Sanksi dan Rehabilitasi, Bab Tata Cara Pengaduan, Bab Perubahan Kode Etik, Bab Ketentuan Peralihan, dan Bab Ketentuan Penutup.

Rapat Pansus 3 dengan agenda pembahasan rencana kode etik ini sempat diwarnai interupsi dari anggota dewan. Dalam interupsinya banyak anggota dewan yang mempertanyakan tentang pasal-pasal dalam kode etik, terutama pasal yang mengatur tentang ketidakhadiran anggota dewan.

Menyikapi hal ini, Ketua Pansus 3 mengatakan, tatib dan kode etik ini masih dalam pembahasan. “Sementara ini pembahasan sementara, nanti akan diagendakan rapat juga termasuk tatib akan dikaji ulang lagi,” tegas Edi Haryadi. (Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar