Pansus I DPRD Bandung: Raperda Perubahan RTRW Libatkan Badan Informasi Geospasial

 
TIPIKORNEWS.COM-
Panitia khusus (Pansus) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kembali menggelar rapat kerja mengenai Raperda Perubahan RTRW di Ruang Komisi C DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi No. 30 Bandung, Senin (2/3/2020). Pada rapat kerja kali ini, pembahasan dilakukan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rapat kerja dipimpin Ketua Pansus 1, Yudi Cahyadi dan dihadiri anggota Pansus 1 lainnya. Sedangkan dari Badan Informasi Geospasial tampak hadir Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang, Ryan Pribadi.

Pansus 1 menilai BIG sebagai badan yang mempunyai posisi strategis terhadap Raperda Perubahan RTRW. “Hal ini dikarenakan Raperda Perubahan RTRW akan merujuk pada data peta dasar dari BIG,” ujar anggota Pansus 1, Folmer Siswanto.

Lebih jauh Folmer menyebutkan, pihaknya akan merujuk pada data peta BIG agar data yang disampaikan berupa data akurat. “Supaya penyusunan tata ruang ini berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Folmer.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemetaan Tata Ruang BIG, Ryan Pribadi menyebutkan, eksisting pada data peta dasar yang dibuatnya adalah sebagai fungsi kerangka menggambar. “Pada peta dasar tersebut, ada beberapa data yang disajikan, di antaranya data transportasi, sungai, danau, bangunan, taman, fasos/fasum, dan yang lainnya,” jelasnya.

Menurut Ryan, data peta tersebut nantinya bisa sebagai rujukan dinas-dinas di Kota Bandung, sehingga data yang disajikan sama. “Nantinya ada peta yang sama. Misal Dinas Perhubungan merujuk data dan informasi transportasi, begitu juga dinas-dinas lainnya di Kota Bandung,” jelas Ryan.

Selain pemetaan ruang, juga terdapat data kontur atau tinggi rendahnya permukaan bumi, sehingga bisa diketahui permukaan mana saja di Kota Bandung yang memiliki kontur rendah atau tinggi.

Namun, menurut anggota Pansus 1 lainnya, Riantono, data eksisting pun masih perlu diupdate. Hal ini karena Riantono melihat data peta dasar yang dibuat adalah data peta tahun 2016. Sedangkan pihaknya membutuhkan data teranyar atau 2019 dikarenakan kebutuhan data untuk revisi Raperda RTRW hingga 2031.

“Lahan tutupan misalnya, itu pasti banyak perubahan, ke depannya pansus 1 akan menggunakannya untuk Perda RTRW hingga 2031”, kata Riantono.

Riantono berharap update data peta tersebut bisa ditambah dengan data RTH. Hal tersebut dikarenakan RTH Kota Bandung defisit, yaitu hanya sekitar 18 persen. “Data sekarang 18 persen RTH, padahal wajib RTH itu 30 persen (dari luas wilayah). Jadi defisit. Itu pun ada infrastruktur jalan. Sehingga kita mencari lahan yang belum terbangun,” jelas Riantono.(Tn/dprd.bdg)

Posting Komentar

0 Komentar