Opini WTP Harus Diikuti Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

TIPIKORNEWS.COM-
Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan, bahwa saat ini masih banyak daerah yang laporan keuangannya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masyarakatnya belum sejahtera.

Menurutnya, perolehan opini WTP tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah yang baik tidak hanya sebatas meraih opini WTP, namun harus diikuti dengan semakin sejahteranya masyarakat di daerah tersebut.

"Perolehan WTP merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara, bukan menjadi jaminan bahwa masyarakat di daerah tersebut telah sejahtera", ungkap Anggota VI BPK dalam sambutannya pada Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Jumat (6/3/2020).

Sertijab ini dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, para Kepala Perwakilan BPK di lingkungan Auditorat Keuangan Negara VI BPK, Kepala instansi vertikal dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua/Wakil Ketua DPRD, dan para kepala daerah se-Provinsi Kalbar, serta jajaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar.

Anggota VI BPK sebagai Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI mengatakan, apabila pemerintah daerah se-Provinsi Kalbar ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah harus meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM). Menurutnya, dengan meningkatkan IPM, maka pemerintah daerah akan menurunkan angka pengangguran dan mengentaskan kemiskinan.​

Sertijab ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 28/K/X-X.3/01/2020 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pelaksana BPK tanggal 29 Januari 2020. Dalam sertijab tersebut, Anggota VI BPK dan Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK Dori Santosa menjadi saksi pada prosesi penandatanganan Berita Acara sertijab dan penyerahan naskah Memori Jabatan Kepala Perwakilan dari Joko Agus Setyono kepada Hery Ridwan.

Dengan sertijab ini, Hery Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jambi telah resmi menjabat sebagai Kalan BPK Perwakilan Provinsi Kalbar. Sementara Joko Agus Setyono akan mengemban tugas sebagai Kalan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya diisi oleh Harry Purwaka.

Dengan pergantian Kepala Perwakilan, Harry Azhar Azis berharap independensi, integritas, dan profesionalisme BPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap tata kelola keuangan pemerintah daerah di lingkungan pemerintah provinsi Kalbar dapat ditingkatkan. (Tn/bpk.go.id)

Posting Komentar

0 Komentar