Kadis PMD Menutup Diri Akses Informasi Publik Berkenaan Dokumen APBDes Tahun 2019

Ilustrasi:kombinasi.net
TIPIKORNEWS.COM-
Lampung Selatan, Sudah menjadi rahasia umum, bila menyangkut dengan transparansi dokumen dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara (APBN dan atau APBD-red) selalu saja tertutup hampir tidak ada celah bagi siapapun untuk dapat mengetahui secara deteil data dan pelaksanaannya oleh banyak pihak tak terkecuali itu sebagai masyarakat biasa terlebih lagi dikalangan Pers dan LSM.

Padahal sejalan dengan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa , azas keterbukaan badan publik telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Pemerintahan Desa dapat dikatagorikan sebagai Badan Publik karena mengelola dana dari APBN dan APBD serta menjalankan fungsi-fungsi pelayanan terhadap masyarskat.

Namun tidak jarang kami temukan dilapangan, banyak oknum Kepala Desa yang menutup diri bahkan beranggapan bahwa ADD dan atau DD itu merupakan rahasia negara, yang tidak boleh diketahui oleh siapapun, tentu saja ini adalah suatu pendapat atau pemikiran yang keliru besar dan tidak masuk akal yang bisa diterima oleh orang-orang yang paham dan mengerti peraturan, pertanyaannya apakah para Oknum Kepala Desa yang punya pemikiran seperti itu paham atau tidak dengan peraturan yang ada, atau itu memang ada sesuatu yang sengaja disembunyikan agar tidak diketahui oleh banyak pihak kalau ada dugaan mark up atau pemalsuan data dan dokumen dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan mereka, kalau tidak ada sesuatu yang disembunyikan mengapa harus dirahasiakan dan takut untuk di buka ke publik.

Persoalannya jangankan Pers dan LSM sedangkan masyarakatnya sendiripun tidak pernah diberi akses untuk mengetahui berapa anggaran yang akan dipakai dan untuk apa saja dana itu akan digunakan, bahkan ada diantara Oknum Kepala Desa yang tidak memberi tahu BPDnya tentang APBDes yang akan mereka laksanakan.

Seperti salah satu contoh kejadian di Desa Palas Aji Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, pada tahun 2019 yang lalu BPDnya tidak diberi copy salinan Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan oleh Kepala Desanya, dan diduga pada lembaran Validasi Padat Karya Tunai dalam dokumen APBDes tersebut tidak ditanda tangani oleh Ketua BPDnya, namun Dana Desanya tetap bisa cair, padahal dokumen tersebut wajib hukumnya untuk dimiliki ditandatangani oleh Ketua BPD, diduga peristiwa serupa terjadi juga dibeberapa desa dikecamatan lainnya.

Kendati kejadian tersebut sudah ada yang dilaporkan BPD ke Kecamatan bahkan sampai ke tingkat PMD Kabupaten, namun sayangnya tidak mendapatkan tanggapan, (terkesan dibiarkan-red) seakan-akan itu adalah persoalan interen antara Kepala Desa dan BPD.

Terkadang Kepala Desa beranggapan BPD terlalu ingin ikut campur dalam tugas mereka (yang gak paham peraturan-red) padahal ada Dasar Hukumnya BPD boleh meminta RAPBDes ke Pemerintah Desa tertuang dalam Permendagri Nomor: 114 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor: 20 Tahun 2018 serta Permendes Nomor: 17 tahun 2019.

RAPBDes wajib diajukan Kepala Desa ke BPD, untuk dibahas oleh BPD, dibuktikan dengan Berita Acara dan Surat Keputusan BPD, jika tidak maka APBDes yang ditetapkan tidak berlaku dan pihak Pemerintah Desa bisa digugat.

Menindak lanjuti hasil temuan wartawan kami dilapangan sehingga dipandang perlu untuk mendapatkan informasi dan data secara otentik dari pihak-pihak yang dianggap ada keterlibatannya untuk melegalisasi dokumen tersebut, dan wartawan tipikornews.com Biro Perwakilan Lampung Selatan sudah melayangkan surat ke Camat Palas untuk menkonfirmasi hal tersebut dan tidak juga ada kejelasan, sehingga watawan kamipun bersurat pula ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, tertanggal : 29/01/2020, sudah lebih dari tiga kali wartawan kami mendatangi kantor Dinas PMD untuk menanyakan balasan surat tersebut namun sampai berita ini ditayangkan belum juga ada jawaban, sepertinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desapun menutup akses informasi yang seharusnya merupakan hak publik, tidak salah kalau timbul spikulasi pemikiran dari banyak pihak bahwa, ada sesuatu yang disembunyikan, sedangkan dokumen tersebut adalah dokumen umum dan biasa yang bisa diketahui oleh siapapun dan bukan termasuk katagori rahasia negara.

Informasi terbaru kami peroleh dari Yovi Yoning Ketua BPD Desa Palas Aji Kecamatan Palas, Sabtu (21/03/20) pukul 16.30 WIB, saat kami mintai keterangannya melalui sambungan hand phone, dirinya mengatakan draf RAPBDes Tahun 2020 tidak ditanda tanganinya, hal itu berdasarkan hasil rapat pembahasan anggota BPD pada awal Bulan Maret yang lalu karena dalam draf yang disampaikan Kepala Desa tersebut tidak mencerminkan kebutuhan yang diusulkan masyarakat setempat yang pernah dibahas melalui Musdus, dan tidak mengacu pada RPJM Desa hasil rapat BPD waktu itu menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya, menolak hampir seluruh draf RAPBDes yang diusulkan Kepala Desa, BPD Desa Palas Aji juga meminta Kepala Desa untuk memenuhi janjinya yang telah dituangkan dalam pernyataan diatas materai 6000 yang disaksikan Seketaris Kecamatan Palas, beberapa Kasi Kecamatan, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Kecamatan dan Ketua BPD pada Tanggal 26 Januari 2020 yang isinya bahwa Kepala Desa Palas Aji berjanji akan memberikan copy salinan dokumen APBDes dan APBDes Perubahan tahun 2019, Aset Desa, BUMDes dan Wardes ke BPD, selambat-lambatnya 3 Februari 2020, namun sampai keterangan ini saya sampaikan tak satupun janjinya tersebut direalisasikan Kades, ujar Yovi mengahiri pembicaraannya.(Tn/Sai)

Posting Komentar

0 Komentar