Camat Palas Bersama Kadis PMD Kabupaten Diduga Mendukung Kepala Desa, " Sementara Hak BPD dan Masyarakat Terabaikan"

TIPIKORNEWS.COM-
Lampung Selatan, Diduga Draf APBDesa tahun 2020 yang diajukan Herri Susanto kepada Kepala Desa Palas Aji ke Yovi Yoning selaku Ketua BPD Desa Palas Aji, yang tidak kunjung untuk menandatangani dokumen yang dimaksud, sehingga Rika Wati S. STP. MM selaku Camat Palas menganggap persoalan tersebut sangat serius dan perlu untuk ditindak lanjuti secepatnya.

Rika Wati S. STP. MM mengeluarkan Surat Undangan Rapat dengan Nomor Surat: 005/118/VII.07/2020, Tertanggal: 23/03/2020, Surat Undangan tersebut disampaikan pada, Danramil 421-08 Palas Kapten Inf Imron Nata, Kapolsek Palas IPTU M. Sari Akip termasuk Kepala Desa Palas Aji, Ketua dan anggota BPD Desa Palas Aji, Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan serta Tim Teknis dari Kabupaten dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, juga beberapa undangan lainnya.

Dari sumber yang kami himpun dilapangan Rika Wati selaku penyelenggara rapat  menyampaikan agar percepatan perencanaan pembangunan yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) untuk alokasi Dana Desa tahun 2020, yang mana sampai detik ini Yovi Yoning selaku Ketua BPD Desa Palas Aji belum di tanda tangan,.

Pada kesempatan itu Rika Wati mengatakan bahwa dimejanya sudah ada surat dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa ada mosi tidak percaya terhadap Ketua BPD dari masyarakat dusun IV, di wilayah Ketua BPD berada, tapi isi surat tersebut belum diperiksanya secara detail, selain itu Rika Wati juga menyampaikan jangan sampai kita menciptakan kegaduhan dengan memberikan informasi kepihak-pihak luar, terutama pihak media, apabila didalamnya itu ada unsur pidananya tentu pihak Danramil dan Kapolsek dapat melakukan tindakan tegas, bahkan dirinya sangat berharap setelah rapat itu selesai, dokumen APBDes tahun 2020 tersebut dapat segera ditanda tangani oleh Yovi Yoning sebagai Ketua BPD Desa Palas Aji. Sampai dipenghujung acarapun Rika Wati masih menpertanyakan ulang apakah Ketua BPD bersedia menandatangani dokumen yang dimaksud, namun jawaban Yovi Yoning tetap belum bersedia.

Pada kesempatan yang sama Rohadian SE. MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan pada peserta rapat bahwa selama ini pencairan Dana Desa dari Pemerintah Pusat ditransfer melalui rekening Pemerintah Daerah baru selanjutnya disalukan ke rekening Desa, tapi mulai tahun 2020 ini sistemnya berubah, Dana Desa dari Pemerintah Pusat ditransfer langsung ke rekening Desa.

Rohadian juga menyampaikan bahwa Dana Desa itu kegunaannya untuk masyarakat atau orang banyak, saya memohon kepada BPD untuk dapat menandatangani RAPBDesa dan atau APBDesa tahun 2020 yang mana dokumen tersebut sudah ditanda tangani oleh 3 (tiga) orang anggota BPD lainnya, pinta Rohadian pada Yovi Yoning Ketua BPD dalam rapat tersebut.

Senada dengan harapan Camat dan Kadis PMD, Danramil 421-08 Palas Kapten Infantri Imron Nata juga memberikan masukan, Jangan kedepankan Ego kita dalam menyikapi permasalahan ini tolong pikirkan masyarakat banyak.

Diakhir sarannya belaiu juga menanyakan keputusan Ketua BPD, apakah Ketua BPD bersedia untuk manandatangani APBDes tersebut, bahkan pertanyaan penandatanganan tersebut diulangi beliau sampai dua kali, namun beliau mendapat jawaban yang sama seperti dua sumber sebelumnya, bahwa Yovi Yoning saat itu masih tetap dengan pendiriannya bahwa dirinya masih belum bersedia untuk bertanda tangan.

Dalam acara rapat tersebut Herri Susanto Kepala Desa Palas Aji menuding bahwa Yovi Yoning sebagai Ketua BPD Desa Palas Aji berlarut-larut dalam memberikan keputusan hal seperti itu dapat menghambat program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Herri, tidak bisa merealisasikan pembangunan jalan tani dan jembatan karena masyarakat tidak memberikan surat hibahnya dan masalah jembatan itu juga merupakan hak Balai Besar Propinsi Lampung yang tidak bisa dibangun menggunakan Dana Desa,.

Pada kesempatan itu Herri juga meminta Kepala Dinas PMD untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMDes Desa Palas Aji, bahkan dirinya juga menuding bahwa media tipikornews.com itu merupakan teman mereka (BPD-red) tanpa mejelaskan apa maksudnya pernyataannya tersebut.

Diwaktu yang berbeda Yovi Yoning sebagai Ketua BPD Desa Palas Aji saat dimintai konfirmasinya melalui hand phonenya Rabu (25/03/20), Apa yang menjadi dasar dan atau alasannya sehingga dirinya belum bersedia untuk menandatangani dokumen yang dimaksud, dalam penjelasannya terlebih dahulu dirinya menyampaikan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk menghambat program pembangunan yang ada didesanya sendiri, jutru saya (Yovi Yoning-red) sangat mendukung pembangunan yang memang betu-betul sangat dibutuhkan masyarakat dan harus dilaksanakan secara terbuka dan transfaran, sedangkan yang menjadi alasan dirinya belum bersedia untuk tanda tangan ada dua hal yang mendasar yang belum dilakdanakan oleh saudara Herri Susanto sebagai Kepala Desa Palas Aji tehadap BPD dan masyarakat, yaitu :

1. Pertama, Kepala Desa belum memberikan copy salinan dokumen APBDes dan APBDes Perubahan Desa Palas Aji tahun 2019, dan Salinan Aset Desa, Aset BUMDes sebagaimana telah disanggupinya dengan menandatangi Berita Acara di atas materai 6000 rupiah tertanggal 24 Januari 2020 dan seluruh dokumen tersebut akan diserahkannya (Kepala Desa-red) pada BPD selambat- lambatnya tanggal 3 Februai 2020, Berita Acara kesanggupan tersebut di ketahui oleh R.Dermawan,SE Sekcam Palas, yang bertanda tangan sebagai saksi Suyadi,SE Kasi Ekobang, Fahrul Ulum,S.Pd.I, M.Pd Pendamping Desa Pemberdayaan, M.Sidik Pendamping Lokal Desa, Muslim Idrus Staf Pemerintahan Kecamatan Palas.
Sebetulnya tanpa harus membuat surat Berita Acara itupun Kepala Desa itu wajib memberikan copy salinan dokumen tersebuat ke BPD sebagai wujud tanggung jawabnya pada masyarakat, dokumen itu sangat diperlukan oleh BPD untuk dijadikan bahan laporan pada Bupati dan masyarakat hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa.

2. Kedua ada beberapa sub-sub bidang pembangunan fisik usulan yang tidak masuk skala prioritas atau bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat setempat, seperti Rabat Betton gang Family Dusun IV, Joging Track Lapangan Dusun III, Talud Penahan Tanah (TPT) Dusun III, yang diusulkan Kepala Desa, sedangkan ada kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak yang sudah direncakan dan dibahas sejak lama tapi tidak diserap.

Seperti usulan masyarakat yang sudah diajukan sejak tahun 2017 bahkan sudah dibahas juga dalam musdus, musdes dan musrenbangdes untuk dilaksanakan pembangunan Rabat Beton julur 4-5, lanjutan dari jalur 1,2 dan 3 yang sudah dibangun bahkan usulan itu sudah tertuang dalam RPJMDesa tapi hingga tahun 2020 ini usulan tersebut justru diabaikan, alasannya tidak ada surat hibah dari masyarakat, padahal pembangunan dijalur 1,2 dan 3 itu tidak ada surat hibahnya tapi bisa dilaksanakan karena masyarakat menganggap itu adalah jalan umum sehingga tidak perlu lagi memakai surat hibah.

Ada juga Jalan Tani dan Jembatan di Dusun I sudah masuk pembahasan ditingkat musdus dan musrenbangdes tahun 2019 tapi ditiadakan, alasannya sama karena tidak ada surat hibah, lalu pertanyaannya bagaimana pemerintah desa yang sudah membangun siring jalan dari pertigaan muara batang sampai depan MTs arah balai desa tersebut itukan jalan milik propinsi kok bisa dibangun, katanya kalau bukan milik desa tidak boleh dibangun menggunakan Dana Desa, apa itu ada surat hibahnya dari propinsi.

Bukan berarti sub-sub pembangunan yang diusulkan Kepala Desa tersebut tidak perlu, tapi itukan bukan merupakan kebutuhan masyarskat yang mendesak dan tidak masuk dalam skala prioritas yang harus segera dibangun sekarang.

Harapan saya (Yovi Yoning-red) semua pihak dapat memahami alasan mengapa saya belum menanda tangani dokumen APBDes Desa Palas Aji tahun 2020 tersebut, kalau semua kewajiban Kepala Desa sudah dipenuhinya tentunya tidak ada lagi alasan bagi saya untuk tidak menanda tanganinya, tutup Yopi dalam percakapan tersebut.

Sampai rapat itu berahir tidak sepatah katapun yang keluar dari Rika Wati S. STP, MM Camat Palas maupun Rohadian SE. MM Kepala Dinas PMD yang mengarahkan ataupun memerintahkan Kepala Desa Palas Aji untuk memenuhi permintaan Ketua BPD, mereka justru cenderung hanya berkepentingan untuk mendesak Ketua BPD agar segera menandatangani dokumen tersebut.

Sementara hak BPD dan masyarakat yang juga diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkesan terabaikan begitu saja.

Sementara Sairudin sebagai Kepala Perwakilan tipikornews.com Propinsi Lampung, Minggu (29/03/20) menyambangi kediaman Herri Susanto Kepala Desa Palas Aji melakukan konfirmasi langsung pada yang bersangkutan.

Menanyakan pernyataan Herri dalam forum rapat di Kecamatan Palas (23/03/2020) menyebut bahwa media tipikornews.com adalah teman BPD Desa Palas Aji, dirinya (Heri Susanto-red) mengatakan bahwa pemberitaan dimedia tersebut sumbernya banyak dari BPD, Sairudin menjelaskan pada Herri bahwa media tipikornews.com berteman dengan siapa saja dan apa yang kami beritakan selama ini berdasarkan fakta yang diperoleh dan dihimpun dari berbagai sumber yang kredibel yang dapat dipercaya kebenarannya, Kalau saudara Herri Susanto keberatan dengan pemberitaan yang kami terbitkan silahkan sampaikan sanggahan atau hak jawabnya, apa yang menjadi keberatannya atas pemberitaan kami, bahkan Herri juga mengatakan pada acara rapat tersebut Yovi Yoning sebagai Ketua BPD Desa Palas Aji hadir diacara tersebut memakai sepeda motor milik Kepala Perwakilan tipikornews.com Lampung, sedangkan pada hari yang sama yang bersangkutan sejak pukul 06.00 Wib hingga pukul 19.30 Wib berada di RS. Graha Husada Bandar Lampung, hal itu jelas fitnah dan tuduhan yang ngawur dan tidak berdasar, namun saat ditanya siapa yang membuat cerita bohong atau fitnah yang terkesan adu domba itu padanya, Herri tidak bersedia menceritakan dari mana sumber cerita itu dia terima.

Dijelaskan Sairudin pada Herri Susanto, Sekdesnya, salah seorang anggota LSM GML dan Pendamping Desa Pemberdayaan yang kebetulan ada juga disana, kami pegiat Pers (Wartawan-red) bekerja berdasarkan Undang-undang Nomor: 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengacu juga pada Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bahwa Publik mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan penyelenggara negara dan atau pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan termasuk Pemerintahan Desa yang menggunakan keuangan yang bersumber dari APBN dan atau APBD, dan Dana Desa itu bukan merupakan bagian dari RAHASIA NEGARA Jadi kalau ada pihak-pihak ataupun Kepala Desa yang merahasiakan hal tersebut, ini patut dipertanyakan maksudnya apa?, 

Diduga mereka tidak mengerti Undang-undang dan peraturan lainnya atau ada dugaan yang sengaja mereka sembunyikan, pertanyaannya kalau saudara Herri Susanto sebagai Kepala Desa Palas Aji Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, tidak perlu takut apa lagi sampai menutup hak publik untuk mengakses dokumen pelaksanaan Dana Desa tersebut tinggal dibuka saja kepublik biar semuanya jelas, agar tidak timbul polemik tengah-tengah dimasyarakat dan pada akhirnya saling menyalahkan satu sama lain, mau media apapun yang memberitakannya tidak ada persoalan sepanjang berita yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya bukan plagiat, hoax apalagi fitnah.

Pada kesempatan itu Herri merasa dirinya dipojokan atas pemberitaan media tipikornews.com selama ini, ia meminta untuk membuka juga tentang prilaku Yovi Yoning selaku Ketua BPD Desa Palas Aji yang setiap rapat musdus, musdes dan bahkan musrenbangdes selalu tidak hadir, seperti usulan joging track masuk dalam kartu kometmen progran inovasi sorga (sarana olahraga-red) desa yang sebelum nya dia setujui dan bertanda tangan dalam usulan awal, kok sekarang malah ditolaknya, Herri juga mengatakan masalah kegiatan tahun 2019 sudah dianggap selesai, sekarang sudah membahas rencana pembangunan untuk tahun 2020, ujar Herri mengahiri pembicaraannya.

Ditempat yang sama Fahrul Ulum S,Pd.I MP.d Pendamping Desa Pemberdayaan Kecamatan Palas menambahkan, menurutnya selama ini komunikasi yang kurang lancar antara Pemerintah Desa dengan Ketua BPD, fokus pembahasan kita ini adalah APBDes 2020 perjalanan penyusunan APBDes dari awal sudah sesuai dengan juknisnya mulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dari tingkat RT, sampai ke musdus, musdes, pra musren termasuk perengkingan usulan prioritas sudah disepakati semua pihak termasuk dihadiri oleh BPD secara keseluruhan, persoalan Ketua BPD tidak mau tanda tangan itu hak preogratif beliau tidak bisa kita paksakan, sedangkan 3 orang anggotanya sudah bertanda tangan 1 orang anggota BPD tidak hadir karena sakit tapi setuju.

Lebih lanjut Fahrul Ulum mengatakan bahwa untuk membangun usulan masyarakat tersebut sebelum objek yang jadikan fokus pembangunan harus diselesaikan dulu perdatanya, apakah itu hibah, apakah HGU atau jual beli harus selesai dulu itu baru diserahkan ke desa, dan Dana Desa itu harus fokus untuk membangun desa bukan untuk kabupaten bukan untuk propinsi dan bukan pula untuk pusat justru kalau itu dibangun dengan menggunakan Dana Desa itu merupakan pelanggaran, mengenai jembatan di way pisang itu tidak bisa dibangun dengan Dana Desa karena itu wilayahnya Balai Besar Propinsi jadi itu merupakan kewenangan mereka (Balai Besar-red) ujar Fahrul Ulum.

Pada hari Senin (30/03/2020), wartawan kami mengali keterangan dari beberapa warga Desa Palas Aji yang memiliki sawah di jalur 1, 2 dan 3, yang sudah dicor beton oleh pemerintah desa yang menggunakan Dana Desa, diantaranya yang dimintai keterangan secara terpisah SN, RA, HN, RN kesemua dari mereka mengatakan untuk pengecoran badan jalan pematang sawah yang melintasi sawah mereka tidak ada sehelai suratpun yang mereka berikan ke pihak Desa entah itu Hibah, HGU atau Surat Jual Beli, karena mereka menganggap itu adalah jalan umum dan milik umum jadi kalau dibangun, tidak mungkin ada masyarakat yang akan menggugatnya.

Dihubungi via hand phonenya Rohman mantan Kepala Desa Palas Aji priode sebelum Herri Susanto, pada hari Selasa (31/03/2020) menjelaskan bahwa badan jalan dijalur 1,2,3,4 dan 5 itu awalnya jalan setapak, waktu dirinya mejadi Kepala Desa kelima jalur tersebut diperlebar menjadi 2 meter, dan sebelum jalan setapak tersebut diperlebar, dirinya mengumpulkan semua masyarakat yang sawahnya akan diadakan pelebaran jalan diminta menanda tangani surat persetujuan untuk pelebaran jalan setapak tersebut, semua masyarakat setuju dan mendukung rencana itu, dan tidak memakai surat hibah, yang penting masyarakat diberitahu tujuannya undang mereka ke desa khusus yang berkepentingan saja jangan mengundang masyarakat yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut, bisa ribut gak karuan nantinya.

Persoalan jalan tani itu sebenarnya berdasarkan musdus, musdes masyarakat pernah mengusulkan untuk pengerasan jalan sawah sesuai dengan badan jalan yang sudah ada, dan masalah jembatan way pisang ia membenarkan kalau itu memang benar masuk wilayah Balai Besar, pada intinya itu tergantung niat Kepala Desa apakah niatnya kuat untuk membangun itu atau tidak yang jelas kalau masayarakat ujug-ujug disuruh untuk menyerahkan surat hibah ke desa sepertinya gak mungkin tapi kalau Kepala Desa menghendaki jalan itu untuk dibangun tinggal undang saja masyarakat yang bersangkutan pasti tidak ada yang berkeberatan tapi mungkin selama ini pihak Desa hanya bilang kalau ada surat hibah saya bangun kalau tidak ada surat hibah ya tidak saya bangun, ya jelas gak bisa terlaksana kalau alasannya seperti itu, bayangannya begini dulu 5 jalur itu awalnya hanya jalan setapak, sedangkan jalan setapak saja masyarakat bersedia memperlebar jalur jalan tersebut apa lagi sekarang seluruh badan jalan sudah ada pasti masyarakat tidak keberatan untuk dibangun, itu tadi tinggal tergantung niat Kepala Desanya saja kalau ada kemauan yang kuat pasti ada jalan tapi kalau tidak punya keinginan juga ada seribu alasan, intinya pembangunan pisik didesa itu harus mempertimbangkan dua faktor yang pertama sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan yang kedua dapat menunjang meningkatkan pendapatan atau ekonomi masyarakat, contohnya jalur jalan tani tersebut, kalau membangun talut atau joging treck itukan yang penting mbangun tapi bukan merupakan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat saat ini, ujarnya Rohman pada wartawan kami. (Tn/Tim)

Posting Komentar

1 Komentar

  1. Asalam mualaikum.....setelah sy baca berita.....d atas....yg menyangkut...warga dusun 4.....karna ay sendiri warga dusun 4...tidak pernah ada masalah....justru sangat mendukung ketua BPD....KALAU BENAR2 BERPIHAK DG MASYARAKAT...

    BalasHapus
Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)