Diduga Pemberhentian Paksa Kepala Sekolah Karena Sakit "Cacat Hukum"

TIPIKORNEWS.COM, Lampung Selatan - Setelah tipikornews.com menayangkan berita dengan judul Oknum Pengawas TK/SD Diduga Paksa Kepala Sekolah Buat Surat Pengunduran Diri pada Minggu (02/02/2020), akhirnya datanglah beberapa orang dari lingkungan Dinas Pendidikan menemui wartawan kami untuk menyampaikan sanggahan mereka tentang isi berita tersebut, mereka pada Senin (03/02/2020), masing-masing Darwin Farapin sebagai Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan, Tuheri BP, Pegawas TK/SD Sragi, Wawan K3S Sragi, Purwanto Koordinator Wilayah Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi dan ada dua orang lagi yang tidak diketahui namanya.

Pada kesempatan itu Darwin Farapin yang mengatas namakan mewakili Dinas sebagai Kasubbag Kepegawaian Dinas Pendidikan Lampung Selatan mengatakan kejadian yang menimpa ibu (SF) itu hanya miscomunikasi saja, sebenarnya rencana pergantian itu sudah lama akan dilakukan hanya saja pelaksanaannya yang terkesan mendadak, dan dirinya menyebut selalu memantau kinerja ibu (SF) sejak tahun 2018 dan dia banyak meninggalkan tugas belajar mengajar disekolah serta kegiatan diluar sekolah, saat wartawan kami menanyakan berapa hari dalam sebulan dan berapa hari dalam setahun (SF bolos-red) atau banyak tidak melakukan tugas disekolah dan kegiatan diluar sekolah, Darwin menjawab, pokoknya banyak namun dia tidak mejelaskan secara rinci jumlah harinya yang termasuk katagori melakukan pelanggaran sehingga (SF) harus diganti atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah yang memiliki SK difinitif dari Bupati dengan digantikan oleh orang lain sebagai Plt. oleh Kepala Dinas yang memiliki SK. Plt juga.

Pada kesempatan itu Darwin juga membantah kalau kedatangannya dengan Wawan K3S pada Sabtu (01/02/2020)  ke sekolahan (SF) untuk menyuruh ibu (SF) untuk membuat pernyataan bahwa persoalan yang terjadi padanya (SF-red) jangan sampai melibatkan wartawan dan LSM, kami hanya bilang persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan saja sehingga tidak menyebar kemana-mana.

Lalu dikesempatan itu Wawan selaku K3S yang ikut hadir saat itu menimpali perkataan Darwin dengan mengatakan kami punya catatan kinerjanya pak, memang beliau itu sering sakit, ujarnya.

Namun saat wartawan kami menanyakan pada mereka di dalam pertemuan tersebut, apakah pihak Dinas Pendidikan sudah melakukan teguran secara lisan atau tertulis, Darwin menjawab sudah tapi secara lisan, kembali wartawan kami menanyakan apakah sudah dilakukan teguran secara tertulis, seperti teguran 1, 2 dan 3 upaya terahir baru diberikan sanksi, Darwin menjawab kami punya catatan kinerjanya pak, wartawan kami menanyakan kembali pada Darwin, apakah catatan kinerja yang kalian miliki diberitahukan atau tidak pada yang bersangkutan, Darwin menjawab tidak, lalu bagaimana dia tau (SF) kalau dirinya melakukan pelanggaran ujar wartawan kami kembali menanyakan pada Darwin, berarti apa yang dinas lakukan terhadap (SF) diduga menyalahi aturan yang ada ( tidak melakukan proses sesuai dengan peraturan disiplin PNS-red) tapi mereka tetap berkilah kalau apa yang mereka lakukan terhadap (SF) itu sudah benar.

Tuheri Bambang P pada berita kemarin disebut-sebut diduga melakukan tekanan atau intimidasi terhadap (SF) untuk membuat surat pernyataan memgundurkan diri pada kesempatan itu ikut juga membantah kalau dirinya melakukan penekanan, dirinya hanya menyampaikan perintah atasannya saja dan telah memberikan dua solusi pada (SF) masih tetap mau jadi kepala sekolah atau mengundurkan diri, tutur Tuheri.

Wartawan kami mengatakan pada mereka bahwa, dari sanggahan yang kalian sampaikan dengan keterangan dari (SF) jelas bertolak belakang, pertanyaan saya ? apakah pergantian (SF) sudah mengikuti prosedur secara benar yang sesuai dengan peraturan disiplin PNS, dan aturan-aturan lainnya, karena kalau hal itu kalian lakukan tanpa melalui proses yang benar, itu diduga cacat hukum, mereka (yang mengaku mewakili dinas pendidikan-red) tidak ada yang jawab.

Keesokan harinya tepatnya Selasa (04/02/2020), wartawan kami memintai tanggapan dari beberapa guru dan kepala sekolah dari beberapa tempat yang berbeda dan terpisah untuk memberikan tanggapannya tentang pemberitaan tersebut, dan mereka meminta namanya untuk tidak ditulis dalam pemberitaan, mayoritas dari 8 ( Delapan) orang guru dan kepala sekolah yang kami temui tersebut menjawab, "kalau ada pelanggaran ya sebaiknya diberikan teguran baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tingkatan kesalahannya, kalau tidak mau berubah barulah diberikan sanksi, terus kalau orang sakitkan itu bukan kemauannya dan harus dilakukan pengobatanlah kok malah diberhentikan dari tugasnya. tutur sumber.

Wartawan kami pada hari (05/02/2020) berupaya untuk mengkonfirmasi ulang (SF) agar didapat keterangan yang obyektif dan benar guna menyajikan berita supaya berimbang tidak hanya ketetangan sepihak, (SF) mengatakan "Kata Darwin Farapin waktu datang kesekolah saya pada Sabtu (02/02/2020)' yang didampingi Wawan K3S, saya sudah dua kali kesekolahan ibu kata Darwin tapi tidak ketemu saya, dan kalau ibu sakit-sakitan berarti ibu tidak maksimal kerja, karena saya pantau dari jauh, yaitu makanya tidak ada surat teguran karena saya dianggap tidak mampu melaksanakan tugas kata (SF) menirukan perkataan Darwin, sampai-sampai Darwin juga menanyakan waktu ada acara gebyar berangkat tidak, saya katakan saya berangkat pak, dan saya juga bilang bahwa saya sakit iya tapikan tidak sakit permanen dan sekolah sama sekali tidak dirugikan.

Dihari itu juga Darwin memaksa saya untuk buat surat pernyataan kalau saya tidak akan menghubungi wartawan atau LSM atau apapun itu , permintaan itu disampaikanya sampai 4 (empat) kali ke saya, katanya buat pegangan mereka, dan Darwin juga menyarankan pada saya untuk menerima saja keputusan Kepala Dinas, kalau mereka Bapak tanya tidak ngaku berari mereka berbohong pada Bapak ujar (SF) menutup percakapannya, demikian konfirmasi terahir yang kami lakukan terhadap (SF) melaui saluran pesan WhatSapp.

Dibagian lain wartawan kami juga meminta tanggapan atas pemberitaan tersebut pada Puji Sukamto, SE. MM selaku Kepala BKD Lampung Selatan, melalui pesan WhatSapp yang pada (02/02/2020) pukul 22.07 WIB, dirinya mengatakan "Karena Kepala Sekolah TK,SD,SMP, bukan jabatan struktural, tapi fungsional dan guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, hal tersebut menjadi ranah/kewenangan Kadisdik", ujarnya.

Sementara Thomas Americo sebagai Plt. Kadis Pendidikan Lampung Selatan dimintai tanggapanya melalui percakapan hand phonenya pada rabu (05/02/2020), pukul 15.50 WIB, terkait pemberitaan tersebut, dirinya mengatakan belum bisa menyikapi persoalan tersebut karena yang keberatan itukan media, wartawan kami langsung menyangkal pernyataan Thomas yang mengatakan kalau media yang kebaratan, pihak media tidak keberatan tetang hal itu, kami hanya menyajikan berita sesuai dengan fakta yang kami peroleh dilapangan persoalan benar atau tidak itu yang kami dapat, karena masing-masing pihak saling beragumen untuk mempertahankan pendapatnya, Thomas memperhalus ucapannya iya sayakan tahu informasi itu dari berita dimedia tidak dari yang bersangkutan (papar Thomas-red), kerena sampai hari ini yang bersangkutan tidak melapor kesaya konteksnya seperti apa yang dialaminya (SF-red) apa ada diitimidasi atau bagaimana saya belum tahu, kalau dia melapor kesaya baru saya lakukan analisa, lebih lanjut Thomas mengatakan apa perlunya ini diberitakan, wartawan kami menjelaskan diberita kemarin pertanya banyak keterangan dari (SF) dan sumber lain di berita kedua ini kita muat dari kedua belah pihak dan komentar dari berbagai pihak juga termasuk sanggahan dari rekan-rekan Dinas Pendidikan yang diduga terlibat dalam pemberhentian (SF) tersebut, agar berimbang dan tidak tendensius atau memihak pada salah satu sumber saja, kalau kami tidak memuat hak jawab atau sanggahan dari pihak Dinas Pendidikan, justru publik bertanya ada apa kok beritanya terputus atau berhenti, tinggal publik yang menilainya, siapa yang benar siapa yang salah dalam pemberitaan tersebut. (Tn/Sai)

Posting Komentar

0 Komentar