Pansus 2 Ngebut Bahas Raperda Penanggulangan Kemiskinan








TIPIKORNEWS.COM-
Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung kembali mengkaji daft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Kemiskinan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) danBagian Hukum terkait, di Ruang Rapat Komisi D DPRD Kota Bandung, Selasa, (25/2/2020).

Dalam rapat kali ini, Pansus 2 bersama eksekutif terkait membahas Pasal 2, 3, 4, dan 5 dalam draft Raperda Penanggulangan Kemiskinan.

Sebelumnya, Ketua Pansus 2, Aries Supriyatna telah memutuskan kesepakatan, tidak ada lagi istilah Unit Pelayanan Terpadu (Upadu).

“Sebelumnya Upadu adalah ibaratnya rumah bagi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT, red) tempat bekerja dan di bawahnya akan ada puskesos-puskesos di tiap kecamatan. Namun, Upadu adalah muatan lokal dan tidak ada dalam pengertian hukum atau pedoman. Karena yang ada SLRT. Sehingga Upadu dalam draft Raperda dihilangkan,” kata Aries.

Ke depannya, data terpadu warga miskin ada dalam Basis Data Terpadu atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sesuai dengan Kemensos No 133 Tahun 2019, DTKS yaitu data base yg berisi kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing individu dan rumah tangga.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Tono Rusdiantono menyebutkan, bagi warga miskin yang belum terdata dalam DTKS, bisa disalurkan ke pihak Baznas, atau CSR.

“Jika ada warga miskin di luar DTKS atau masih dalam proses pendataan DTKS, itu ada CSR atau kita salurkan atau rekomendasikan ke Baznas”, ujar Tono.

Tono menambahkan, warga yang telah terdaftar di DTKS dapat menggunakan bantuan sosial dari pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jamkesmas, Keluarga Harapan, dan Bansos Rasta. (Tn/dprd.go.id)

Posting Komentar

0 Komentar