Oknum Pengawas TK/SD Diduga Paksa Kepala Sekolah Buat Pernyataan Mengundurkan Diri

TIPIKORNEWS.COM, Lampung Selatan - Persoalan mutasi atau ganti mengganti pimpinan dilingkungan pendidikan mulai dari level Kepala Dinas hingga ke Kepala Sekolah itu merupakan hal biasa dan umum terjadi.

Tapi bagaimana kalau pergantian itu sendiri dipaksakan atau diduga adanya intimidasi dan tekanan atau tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang ada, apakah ini harus dibiarkan, ada pegawai yang merasa dizolimi oleh atasannya.

Wartawan tipikornews.com Biro Lampung Selatan akan mengungkap dugaan peristiwa yang dialami salah seorang kepala sekolah di salah satu SDN di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Wartawan tipikornews.com melakukan wawancara secara khusus dengan (SF) seorang kepala sekolah yang diduga dipaksa oleh oknum pengawas TK/SD inisial (TBP) Kecamatan Sragi untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan yang sedang di embannya.

Wawancara ini kami lakukan pada hari Rabo, 29/01/2020 jam 13.00 wib sampai 14.00 wib, dirumah (SF)sesaat setelah dirinya mengikuti setijab pergantian dirinya dengan Plt.penggantinya di aula exs kantor UPT Diknas Kecamatan Sragi.

SF : mengatakan bahwa pada hari Jumat 24/01/2020 datanglah seseorang oknum pengawas TK/SD Kecamata Sragi inisial (TBP) ke sekolah mereka yang mengatakan ada pesan dari dinas ( secara lisan tidak dilengkapi dengan surat perintah atau surat tugas dari dinas -red) bahwa dirinya (SF) untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala sekolah, namun sebelumnya (TBP) oknum tadi meminta (SF) untuk memanggil seorang guru yang senior guna dijadikan saksi atas peristiwa itu , sehingga waktu itu (SF) memanggil (SU) guru senior sekaligus sebagai wakil kepala sekolah yang merangkap sebagai bendahara sekolah mereka.

Masih menurut (SF), memang dalam pembicaran itu, dirinya di tawari dua pilihan alternatif, pilihan pertama : apakah (SF) masih mau jadi kepala sekolah atau tidak, pilihan kedua disuruh memilih mengundurkan diri dari jabatan yang diembannya sekarang alias berhenti dari jabatannya sebagai kepala sekolah, tapi dalam pebicaraan itu 95% oknum pengawas tersebut menekan saya (SF-red) lebih baik ibu mundur saja, karena dinas sudah mencium kalau ibu sakit kata (SF) menirukan perkataan oknum pengawas tersebut.

Masih menurut (SF), pada hari itu dirinya belum bersedia memenuhi permintaan oknum pengawas tadi,(SF) minta ditunda sampai keesokan harinya, karena saya sangat kaget dan sock mendengar permintaan oknum pengawas tersebut, saya tidak bisa bepikir jernih dan tanpa sempat lagi melakukan konfirmasi kedinas sehingga pada hari Sabtu 25/01/2020 pernyataan itu terpaksa saya buat dan saya berikan ke oknum pengawas itu, sedangkan hari itu hari libur tahun baru Imlek dan minggunya hari libur umum, artinya surat pengunduran diri saya itu baru diantarkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan pada hari Senin 27/01/2020, tapi yang jadi pertanyaan saya, kok calon pengganti saya sudah menerima SK.Pltnya pada hari itu juga, diduga hal itu memang sudah direncakan sejak jauh - jauh hari.

Setelah surat itu saya buat barulah saya mulai berpikir apa kesalahan yang telah saya lakukan selama dua tahun belakangan ini, kalau ada kesalahan atau pelanggaran yang saya lakukan dalam menjalankan tugas selama ini tentunya ada mekanisme yang harus dilakukan oleh atasan saya seperti misalnya diberikan surat teguran 1,2 dan 3, kalau saya tidak berubah atas pelanggaran yang diduga telah saya lakukan, barulah saya diberikan sanksi atas kesalahan itu, ini saya kok langsung dipaksa untuk membuat surat pengunduran diri, sedangkan selama dua tahun saya menjadi kepala sekolah seluruh pekerjaan yang dibebankan pada saya, semua dapat saya kerjakan dan selesaikan dengan baik serta penuh rasa tanggung jawab, kalau ada kegiatan atau pertemuan diluar sekolah dan saya berhalangan hadir maka saya pasti mengirimkan wakil saya untuk hadir pada kegiatan itu, dan apabila saya sakit ingin berobat saya pasti izin, tidak bolos.

Saya menjadi kepala sekolah itu resmi dan syah ada SK.resmi yang ditanda tangani oleh Kepala BKD dan Bupati Lampung Selatan dengan SK Bupati nomor : 821/167/V.05/2018, untuk masa jabatan 4 (Empat) tahun sejak SK itu ditanda tangani, berarti saya mejabat baru masuk 2 tahun artinya baru setengah perjalanan,usia pensiunpun masih sekitar 4 (Empat) tahunan lagi, melakukan pelanggaran disiplinpun tidak, atau tersandung kasus pidanapun tidak ada, sedangkan saya masih sanggup untuk menjalankan tugas dengan baik, kok saya malah dipaksa untuk berhenti, ujar (SF) mengahiri pembicaraannya.

Dihari yang sama wartawan kami juga sempat meminta keterangan dari (SU) yang pada hari jumat itu menyaksikan (TBP) oknum Pengawas meminta kepala sekolahnya untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri, (SU) membenarkan hal itu terjadi.

Dibagian lain kami sempat juga memintai keterangan dari beberapa wali murid yang namanya minta untuk dirahasiakan, mereka kaget mendengar kabar digantinya kepala sekolah anak mereka dan bahkan mereka belum tau info tersebut, menurut mereka (SF) adalah sosok guru yang baik dan jujur serta sangat pamilier dengan warga sekitar, ujar mereka.

Lain lagi dengan kesan yang disampaikan Iswahyudi,S.Pd mantan guru honorer yang selama 17 tahun mengajar bersama dengan (SF), seluruh wali murid disana punya kesan yang positif terhadap beliau ,masalah KBM disekolahpun beliau tidak pernah neko - neko bahkan boleh dikatakan beliau juru tombok, tapi ahir- ahir ini beliu sering sakit tapi walau beliau sakit tetap saja tegar dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, beliau tidak masuk sekolah kalau pas berobat saja bang , secara keseluruhan beliau itu orangnya baik bang dan saya juga gak tau kenapa beliau kok diganti secara mendadak, ujar Iswahyudi,S.Pd yang sudah tidak lagi menjadi guru honor karena sekarang dirinya menjadi Kepala Desa Sukapura Kecamatan Sragi.

Pada hari yang sama, Rabo dan sampai Kamis 30/01/2020 wartawan kami mencoba menghubungi (TBP) oknum pengawas TK/SD melalui saluran handphone tapi tidak dia angkat lalu dihubungi via WhatSapp juga tidak diresfon, sehingga pada hari Kamis 30/01/2020 wartawan kami berupaya mengirimkan pesan via WhatSapp ke Thomas Amirico Kepala Dinas Pendidikan Lampung Selatan menanyakan prihal tersebut, namun yang bersangkutan lagi hearing di DPRD Lampung Selatan, tapi beliau menyepatkan diri untuk membalas WA wartawan kami dan mengarahkan wartawan kami untuk melakukan komunikasi dengan Korwilnya, serta dirinya juga (Thomas -red) akan mengecek hal tersebut.

Setelah berkomunikasi melalui handphone dengan Purwanto sebagai korwil Kecamatan Ketapan dan Kecamatan Sragi, pada hari itu ahirnya ada kesepakatan untuk bertemu pada keesokan harinya yaitu Jumat 31/01/2020 di lingkungan dinas pendidikan kabupaten, pada pertemuan itu Purwanto yang didampingi Wawan selaku K3S Kecamatan Sragi, Purwanto menyanggah kalau ada tekanan atau paksaan terhadap (SF) dalam membuat surat peryataan pengunduran dirinya tersebut, mungkin apa yang dikatakan pengawas kami dalam penyampaiannya kurang pas, dan Wawanpun menimpali pembicaraan tersebut dengan mengatakan bahwa ibu (SF) sering sakit, tapi mereka berdua tidak menjelaskan apakah sakitnya itu mengganggu kinerjanya atau tidak, dan ditanya apakah dari dinas sudah menerbitkan surat peringatan atau teguran terhadap (SF) keduanya hanya mengatakan saat ada kunjungan dari dinas (SF) tidak ada ditempat dia lagi berobat ujar Wawan K3S, pada kesempatan itu Purwanto meminta wartawan kami untuk tidak menghubungi (TBP) Pengawas TK/SD karena apa yang dilakukannya atas perintah saya (Purwanto-red), dan Purwanto berjanji siang itu juga akan menemui (SF) untuk menanyakan apakah (SF) masih mau jadi kepala sekolah, karena penggantinyakan masih Plt.belum definitif dan ini masih bisa dibicaran, ujar Purwanto.

Sementara Jumat malam Sabtunya wartawan kami menghubungi suami (SF) melalui saluran handphone untuk menanyakan kometmen Purwanto saat kami konfirmasi siang itu, ternyata dia tidak ke tempat (SF) justru yang datang hanya Wawan K3S itupun tidak kerumah (SF) tapi dikantor Kecamatan Sragi, yang secara kebetulan suami (SF) sebagai Kasi Trantib di kantor itu, menurut keterangan suami (SF) Wawan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian tersebut, dan Wawan menanyakan pada suami (SF) apa keinginan dari istri bapak (suami SF- red), terus suami (SF) menjawab, kembalikan saja jabatan kepala sekolah itu pada istri saya lagi, pinta suami (SF) pada Wawan.

Sebenarnya dalam Permendikbud nomor : 6 tahun 2018 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah sudah diatur dengan jelas, dan memang ada salah satu poin yang terdapat dalam permendikbud tersebut yang salah satu syaratnya adalah untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri, tapi harus jelas alasannya dan suka rela sipatnya bukan berdasarkan tekanan, intimidasi atau paksaan dari pihak tertentu untuk membuat surat itu.

Selama kebijakan itu dilaksanakan dengan mengabaikan atau melanggar norma - norma etika yang baik dan peraturan yang ada pasti dikemudian hari akan timbul masalah, info terahir kami dapat sebelum berita ini diturunkan ternyata pada hari Sabtu 01/02/2020, Wawan sebagai K3S bersama seorang yang berisial (ER) diduga mengaku sebagai pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan menyambangi (SF) dengan mengatakan bahwa (SF) tidak bisa lagi untuk diangkat jadi kepala sekolah dan mereka berdua memaksa (SF) untuk membuat surat pernyataan agar masalah tersebut tidak melibat wartawan atau LSM, namun (SF) dengan tegas menolaknya, sehingga mereka keluar meninggalkan sekolah tersebut dengan rasa kecewa dan marah, info ini disampaikan suami (SF) melalui sambungan hand phone pada hari minggu 02/02/2020.(Tn/Sai)

Posting Komentar

0 Komentar