Oknum Kades, Pendamping dan Camat Diduga Tidak Libatkan Ketua BPD Dalam Pengesahan VPKT-DD

TIPIKORNEWS.COM, Lampung Selatan - Sulit rasanya kalau dikatakan dalam penanda tangan pengesahan atau Validasi dokumen Dana Desa ada keteledoran atau lupa untuk mengikut sertakan BPD, rasanya justru lebih tepat kalau dikatakan adanya dugaan kesengajaan untuk tidak melibatkan BPD dalam urusan penandatangan dokumen tersebut.

Hal itu dapat dilihat mulai dari tahap pembahasan ditingkat desa, hingga pengajuan dokumen APBDes ke tingkat kecamatan, seperti yang terjadi di Desa Palas Aji Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan.

Disinyalir Dokumen APBDes dan APBDes Perubahan Desa Palas Aji tahun 2019 yang dibahas oleh Kepala Desa dengan BPD di tingkat desa belum selesai dengan sempurna, (Belum adanya berita acara hasil keputusan rapatnya-red) namun oleh Kepala Desa dokumennya langsung diajukan ketingkat Kecamatan, khususnya Dokumen APBDes Perubahan yang diduga belum disetujui oleh Ketua BPD karena ada perbedaan pendapat dalam pembahasan yang belum disepakati bersama tapi tetap saja diajukan oleh Kepala Desa ke Kecamatan.

Lebih parahnya lagi dokumen yang diduga belum sempurna atau masih mentah tersebut oleh oknum pendamping desa oknum UPT.PU dan oknum camat setempat justru di Acc alias ditanda tangani oleh mereka, tanpa dilakukan perbaikan terlebih dahulu, bahkan pada lembaran Validasi Padat Karya Tunai Kolom jabatan dan nama Ketua BPD yang seharusnya ada didalam lembaran tersebut tapi diduga justru dihilangkan.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan banyak pihak terutama oleh BPDnya sendiri, ini ada keteledoran yang dilakukan pihak desa dan kecamatan secara bersama-sama atau memang ada unsur kesengajaan dari mereka, karena dalam dokumen di desa lainnya kolom jabatan dan nama ketua BPDnya ada dan bertanda tangan, dan berdasarkan keterangan yang kami dapat dari berbagai sumber yang dapat dipercaya bahwa tanda tangan dan stempel BPD dilembaran Validasi Padat Karya Tunai tersebut wajib ada dan merupakan bagian salah satu syarat untuk dapat cairnya Dana Desa yang diusulkan oleh masing-masing desa ke Kabupaten.

Dengan kata lain seharusnya Dana Desa itu tidak bisa dicairkan kalau tanpa atau belum ditanda tangan dan stempel oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, tapi nyatanya jangankan tanda tangan dan stempel bahkan nama dan jabatan BPD justru diduga ditiadakan atau dihilangkan dari lebaran dokumen validasi tersebut, namun dananya tetap bisa dicairkan oleh pihak desa hingga 100%.

Tidak cukup disitu, dari pencairan tahap awal hingga selesai pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa, BPDpun tidak diberikan salinan atau photo copy salinan dokumen APBDes dan APBDes perubahan Desa Palas Aji tahun 2019 oleh oknum Kepala Desa.

Dari keterangan yang disampaikan Yovi Yoning sebagai Ketua BPD Desa Palas Aji belum lama ini mengatakan, bahwa rapat pembahasan APBDes itu sendiri dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2019, pada kesempatan itu dirinya tidak pernah menandatangani dokumen validari padat karya tunai dalam dokumen tersebut, dan baru tanggal 30 April 2019 Kepala Desa Palas Aji mengutus aparatnya untuk menemui dirinya ( Yovi Yoning-red) meminta tanda tangannya dilembaran dokumen validasi tersebut, karena pembahasannya dianggap belum selesai maka saya tolak, ujar Yovi.

Dari data yang dihimpun tim tipikornews.com dilapangan diduga lembaran dokumen Validasi Padat Karya Tunai telah ditanda tangani oleh Herri Susanto sebagai Kepala Desa Palas Aji, Rika Wati S STP, MM sebagai Camat Palas, Nanang Bayu S ST sebagai PD/PDTI, Selamet sebagai UPT.PU Palas dan Khoirulloh SE, MM Kasi PMD Kabupaten tanpa ada nama Ketua BPDnya dalam lembaran dokumen Validasi Padat Karya Tunai tersebut dan penanda tanganan lembaran dokumen tersebut dan diduga dilakukan pada tanggal 02 April 2019, artinya setelah lembaran dokumen validasi itu ditanda tangani oleh semua pihak diatas sebulan setelahnya baru kepala desa menyodorkan lembaran dokumen validasi yang belum ada tandatangannya itu ke BPD tertanggal 30 April 2019 untuk ditanda tangani, lembaran dokumen validasi yang sudah ditanda tangani sebelumnya diduga bermasalah sehingga perlu ditanda ditanda tangani ulang, kerena sebelumnya tidak melibatkan Ketua BDP dalam penandatangan dokumen tersebut.

Dalam Berita Acara Asistensi dan Validasi RAB dan APBDes tertanggal 08 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Febri Hermaneti SE dan Sriyatun SE, MM dari Inspektorat Lampung Selatan, terdapat kejanggalan karena pada lembaran yang ditanda tangani tersebut tidak ada nomor suratnya.

Fakta lain yang dimiliki wartawan kami adanya surat pemberitahuan dari Inspektorat kabupaten Lampung Selatan dengan nomor : 700/202/III.01/2019 Prihal : Pelaksanaan Asistensi dan Validasi RAB dan APBDesa tahun 2019 yang kegiatannya dilasanakan pada 30 April sampai 03 Mei 2019 di Aula Inspektorat Lampung Selatan, berkenaan dengan asistensi validasi yang ditujukan ke 12 Kecamatan termasuk salah satunya kecamatan Palas.

Fakta lain terungkap juga bahwa camat palas tertanggal 23 januari 2020, secara khusus mengundang Kepala Desa Palas Aji dan Ketua BPD untuk hadir di Kantor Camat Palas, dalam rangka evaluasi pemerintahan dan pembangunan tahun Anggaran 2020 Desa Palas Aji, diakhir acara melahirkan 4 poin kesepakatan, salah satu poinnya (poin 2-red) isinya menyatakan bahwa Pemerintah Desa Palas Aji siap menyerahkan salinan Arsip Desa, Asset Bumdes, LKPPD 2018 serta APBDes 2019 dan APBDes Perubahan 2019 selambat-lambatnya tanggal 3 Februari 2020, kesepakatan itu sendiri ditanda tangani oleh Herri Susanto sebagai Kepala Desa dan Yovi Yoning sebagai Ketua BPD diatas materai 6000 rupiah dan mengetahui R Dermawan SE Sekcam Palas, serta disaksikan Suyadi SE Kasi Ekobang Fahrul Ulum S.Pd, M.Pd Pendamping Desa, M.Sidik Pendamping Lokal Desa dan Muslim Idrus Staf Pemerintahan, akan tetapi sampai berita ini diturunkan komitmen yang disepakati tersebut belum ada realisasinya.

Dibagian lain wartawan kami pada hari Senin 10 februari 2020, melakukan konfirmasi terhadap Rika Wati S STP, MM selaku Camat Palas, diruang kerjanya, Rika mengatakan menurut petunjuk PMD penanda tangan validasi padat karya tunai itu tidak harus ditanda tangani oleh Ketua BPD, dan dalam berita acara pembahasannya sudah ada tanda tangan 3 (tiga) orang anggota BPD hal itu sudah kourum karena anggotanya hanya 5 (lima) orang,

"Saya merasa tidak ada yang salah dan saya sudah melakukan tugas pembinaan dengan baik, kalau ada penyimpangan dalam pelaksanaannya silahkan lapirkan kepihak Inspektorat karena tugas pengawasan ada dimereka", tutur Rika.

Dirinya menambahkan kalau ada persoalan antara Kepala Desa dengan BPD sebaiknya diselesaikan ditingkat desa, karena kalau mereka selalu mengedepankan ego masing-masing, justru masyarakatnya yang dirugikan, ujar Rika mengakhiri percakapannya.


Pada hari yang sama wartawan kami sempat menghubungi Harri Susanto Kepala Desa Palas Aji melalui hand phone nya, dalam percakapan itu wartwan kami menyakan apakah benar dirinya (Herri Susanto-red) tidak memberikan copyan salinan dokumen APBDes dan APBDes Perubahan Desa Palas Aji ke BPD, dirinya tidak bersedia menjelaskan, dirinya minta waktu pada wartawan kami, akan memberikan jawaban dalam forum rapat antara BPD dan perangkat desa, dan dirinya juga akan mengundang camat termasuk wartawan kami untuk melakukan hak jawab atas pemberitaan yang telah diterbitkan media tipikornews.com biar semuanya jelas, tapi dirinya minta waktu setelah tanggal (17/02/2020) selesai acara musrenbangdes didesanya, kita komunikasikan lagi aja nanti, ujar Herri mengahiri percakapannya dengan wartawan kami. (Tn/Sai)

Posting Komentar

0 Komentar