Drh. Arsyad Kecewa, Pada Bawahannya Yang Tidak Bisa Back Up Masalah


  • TIPIKORNEWS.COM - Lampung Selatan, Seperti yang telah di tayangkan pada Jumat (10/01/20) Pencairan DAK Bantuan Hibah Barang Selesai Di Akhir Tahun 2019, untuk Kelompok Tani, diduga ada praktek pungutan liar (Pungli), kami hanya beritakan secara ringkas besaran dana yang tersalur ke kelompok , namun di tanyangan ini tipikornews.com mencoba untuk mengungkapkan data, temuan, dan fakta investigasi dilapangan.

Dari data yang dimiliki wartawan kami dilapangan, setidaknya ada 5 Kecamatan dari 17 Kecamatan dan 21 Kelompok di 12 Desa dari 256 Desa dan 4 Kelurahan yang ada di Lampung Selatan,yang memperoleh kucuran DAK Bantuan Hibah Barang tersebut.

Sedangkan Bantuan Hibah Barang berupa Sumur Bor tersebar di 5 Kecamatan dalam 7 Desa terdapat ada 16 titik Sumur Bor dengan total anggaran mencapai Rp. 2.024.000.000, -

Untuk Bantuan Hibah Barang berupa Sumur Bor tersebut meliputi 5 Kecamatan diantaranya Kecamatan Tanjung Sari ada 8 titik, 3 titik terdapat didesa wawasan, 3 titik didesa Kertosari dan 2 titik terdapat didesa Wonodadi.

Kecamatan Katibung ada 2 titik terletak di Desa Tanjung Agung, di Kecamatan Merbau Mataram ada 2 titik terelak di Desa Suban, Kecamatan Penengahan ada 2 titik di Dsa Kampung Baru, dan Kecamatan Bakauheni ada 2 titik terletak didesa Hata

Sementara untuk Bantuan Hibah Barang berupa Embung ada 5 Kelompok terdapat di Kecamatan Katibung didesa Sido Mekar (1unit) dan didesa Tanjung Ratu (1unit) Kecamatan Merbau Mataram didesa Tri Harjo (1unit), Kecamatan Penengah didesa Gandri (1unit) dan Kecamatan Bakauheni (1 unit) terletak di Desa Toto Harjo, anggaran yang digelontorkan untuk perkelompok penerima bantuan Embung sebesar, Rp.120.000.000,- per unitnya. Total anggaran untuk Embung Rp.600.000.000,- dari kedua kegiatan tersebut diatas menyerap anggaran sebasar Rp.2.624.000.000,-.

Kendati pelaksanaan kegiatanya dilakukan secara swakelola dan pencairan dananya pun langsung ke rekening kelompok, tapi masih saja ada dugaan kebocoran dana atau dengan kata lain adanya dugaan praktek pungutan liar terhadap kegiatan tersebut.

Hal itu terkuak dengan adanya keterangan yang kami dapat dilapang dari beberapa sumber yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya termasuk keterangan dari kelompok penerima, dugaan telah terjadi praktek pungutan liar ini yang diduga melibatkan beberapa oknum pegawai atau ASN dilingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, dugaan pungli itu bukan hanya terjadi di Tahun 2019 yang baru lalu akan tetapi praktek seperti ini diduga sudah terjadi sejak dari tahun 2018, terhadap para kelompok penerima bantuan pada kegiatan yang sama.

Selain keterangan yang kami peroleh dari berbagai sumber diatas, ada juga beberapa fakta lain yang terungkap yang mengindikasikan bahwa dugaan praktek pungutan liar itu ada dan sudah terjadi, fakta yang pertama saat wartawan tipikornews.com melakukan konfirmasi terhadap saudara Ir. Suranto Adi, MM selaku Kepada Bidang Sarana Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan pada hari Rabu Tanggal 18/12/19 jam 15.06 wib, diruangan kerjanya, dalam percapan itu Ir.Suranto Adi, MM kendati dirinya tidak mengakui kalau dirinya telah melakukan pungli tapi dari percakapan singkat sekitar 19 menit dengan dirinya (Suranto Adi-red) mengakui telah menerima uang dari kelompok tani sebagai ucapan terima kasih, karena kelompok sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah jadi sebagai orang timur wajarlah kalau mereka (kelompok tani-red) memberi uang sebagai ucapan terima kasih, wartawan kami menanyakan kembali kalau uang sebagai ucapan terima kasih mengapa besaran uang yang diberikan ke Dinas jumlah nominalnya bisa sama antara kelompok tani satu dengan kelompok tani lainnya, lalu dengan enteng Suranto Adi menjawab mungkin mereka ngasih dikit gak enak, itu mungkin lu bung, kata Ranto pada wartawan kami.

Fakta kedua ,Saat wartawan kami (Sairudin/rudi) melakukan konfirmasi dengan Drh.  Arsyad sebagai Kepala Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan di ruang kerjanya pada hari Kamis 26/12/2019, dalam percakapan tersebut Arsyad tidak membantah dan tidak juga menolak kalau dilingkungannya diduga ada bawahannya yang melakukan praktek pungli, tapi dirinya menegaskan secara kedinasan dia tidak pernah memerintahkan bawahannya untuk minta uang ke kelompok, namun diakhir pembicaraannya dengan wartawan kami, dirinya (Arsyad-red) merasa kecewa terhadap bawahannya yang tidak mampu memback up persoalan yang terjadi dibawah, semestinya persoalan seperti ini gak harus kesaya lagi, cukup Kasi atau Kabid yang menyelasikannya, dan Arsyad meminta pada wartawan kami untuk bisa membantu mereka dengan menawarkan akan memberi materi ke wartawan kami, tapi wartawan kami menolaknya (karena ada unsur menutupi ke brokrokan dinas).

Fakta ketiga, Saudara Suranto Adi pada Kamis (02/01/20) jam.09.16 wib menelpon wartawan kami (Sairudin/rudi) dirinya mengatakan telah memberikan uang sebesar 10 juta rupiah pada (KI) seseorang oknum LSM untuk menyelesaikan persoalan mereka.

Fakta ke empat, saudara Toyib Setyadi S.Pt. selaku PPK dari kegiatan bantuan hibah barang tersebut meminta (NH) salah seorang wartawan untuk menyampaikan informasi ke wartawan kami ingin menutup persoalan tersebut dengan memberikan uang sebesar 50 juta rupiah pada wartawan kami, tapi lagi-lagi wartawan kami menolaknya, wartawan kami mengatakan pada mereka kalau memang tidak salah mengapa harus takut dan kenapa harus mengeluarkan uang segala.

Setelah kami terbitkan berita pada 10/01/20 yang lalu, kami memberikan ruang dan waktu bagi pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan, khususnya pada Toyib Setyadi sebagai PPK, Suranto Adi Kabid Sapras dan Arsyad selaku Kepala Dinas untuk memberikan HAK JAWAB atas berita tersebut, 

Hari Rabu (15/01/20), Suranto Adi mengirimkan HAK JAWABnya melalui WhatsApp ke wartawan kami yang isinya sebagi berikut "Maaf sebelumnya, mungkin itu hanya isu-isu saja".

Yang jelas kami sudah bekerja sesuai prosedur yang ada.

Apa bila nanti terdapat kesalahan pengerjaan, itu nanti ada inspektorat yang akan melakukan pemeriksaan. Sementara ini kalau setiap tahapan selalu dikawal sama inspektorat. "Itu isi WharsAppnya, lalu wartawan kami menyampaikan pertanyaan lanjutan yang isinya", yang kami pertanyakan itu dugaan adanya pungutan liarnya bukan masalah pekerjaanya, dan apakah pungutan liar itu diawasi inspektorat juga pak, mohon dijawab, kemudian Suranto Adi menjawab kembali melalui WhatsApp isinya, "Itu mungkin baru dugaan saja, tapi Insya Allah kami sudah bekerja sesuai dengan prosedur. "Itu jawaban dari pihak Dinan, sementara sampai berita ini diturunkan Toyib Setyadi selaku PPK dan Arsyad selaku Kepala Dinas tidak memberikan Hak Jawabnya atas berita tersebut. (tn/sai )

Posting Komentar

0 Komentar