Peraturan Menteri PUPR 23/2018, Pengelola Ilegal Kebakaran Jenggot

ilustrasi:mediatataruang.com
TIPIKORNEWS.COM - Terbitnya permen PUPR No 23 Tahun 2018 tentang pengelolaan rusun membuat sejumlah pihak yang selama ini mengangkangi pengelolaan rusun dengan menjadikan warga pemilik penghuni sebagai sapi perahan menjadi kebakaran jenggot. Pasalnya mereka tidak bisa lagi merekayasa UU 20/2011 untuk kepentingan bisnisnya sebagaimana praktek selama ini.

Kebiasaan menggerakan orang luar yang diberi surat kuasa palsu dari data pembeli unit rusun yang pertama kali ada ditangan pengembang sering disalahgunakan untuk memasukkan orang luar sebagai peserta RUTA melalui pemberian surat kuasa. Tujuannya untuk menguasai RUTA dan keberlanjutan penguasaan pengelolaan yg tidak sesuai dengan UU 20/2011.

Dalam Permen PUPR 23 Tahun 2018 hal tersebut tidak dimungkinkan lagi karena surat kuasa hanya berlaku untuk anggota keluarga yg dibuktikan dengan Kartu Keluarga sebagaimana termuat dalam Pasal 15 ayat 3.

Sejak terbitnya Permen PUPR No 23 Tahun 2018 tersebut ada sejumlah pihak yg mengatasnamakan pemilik rusun bersuara lantang memprotes pasal-pasal yang dengan tegas melarang praktek rekayasa suara dalam RUTA. Selain surat kuasa, juga diprotes soal “one name one vote” sebagaimana ditetapkan oleh UU20/2011.

“Dalam memilih kepengurusan P3SRS wajar berlaku azas demokrasi, mana ada hak demokrasi disesuaikan kaya miskin. Kalau banyak unit banyak suara, apakah begitu? Belajar demokrasi dimana”, Justiani pemilik unit di GCM menjelaskan.

“Rakyat rusun sudah cerdas, protes mengatasnamakan pemilik rusun namun isinya malah membela praktek pengelolaan ilegal oleh pengembang nakal. Pembaca yang cerdas bisa menangkap keganjilan yg disuarakan”, ujar Alex Asmasoebrata, pemilik rusun di sejumlah kawasan. (tn/sumber:mediatataruang.com)

Posting Komentar

0 Komentar