DPD KNPI Kota Bandung Gelar Diskusi Publik, "Mencari Format Pembenahan Yang Partisipatif Bagi Kawasan Bandung Utara"

TIPIKORNEWS.COM - Persoalan Kawasan Bandung Utara (KBU) hingga saat ini masih terus diperbincangkan, terutama masalah masifnya pembangunan yang mengancam hilangnya fungsi ekologis dari KBU. Padahal KBU memiliki peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat di wilayah Bandung Raya.
 
Mantan Dewan Lingkungan Nasional dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Dadang Sudarja mengatakan, KBU memiliki luas 38.548,33 Hektare yang mencakup empat kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.

Hal ini diungkapkannya dalam diskusi berjudul "Mencari Format Pembenahan Yang Partisipatif Bagi Kawasan Bandung Utara" yang digelar DPD KNPI Kota Bandung di Banyu Leisure Park, Bandung, Jumat (2/11/2018).

Ia menjelaskan, sekira 60 persen dari 100 juta meter kubik air tanah di cekungan Bandung berasal dari Kawasan Bandung Utara. Selain itu, KBU merupakan kawasan yang mempengaruhi perubahan iklim mikro dan kualitas udara di Bandung Raya.

Namun sayangnya ia menilai, pemerintah abai untuk mengawasi kelestarian dari KBU dan terlihat dari faktanya bahwa kualitas ekologis KBU terus mengalami penurunan. Sedangkan Dadang mencatat setidaknya sudah ada sepuluh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk KBU, mulai dari Surat Keputusan Gubernur Jabar No 181/182 soal Bandung Utara Sebagai Kawasan Lindung/Konservasi, hingga yang terbaru adalah Peraturan Presiden No 45 Tahun 2018 tentang Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung.

"Semua pihak harus memiliki kesamaan pandang karena saat ini Bandung Utara korban inkonsistensi, karena peraturan ada tapi kemudian dilanggar dan pemerintah abai, maka pengusaha masuk, masyarakat juga ada yang terlibat sehingga praktik korupsi itu terjadi dan menyangkut pada persoalan ini," ujar Dadang.

Menurutnya, dengan memiliki visi pandangan yang sama maka semua pihak bisa sama-sama mencegah tingkat degredasi Kawasan Bandung Utara.

Selain itu, pemerintah diminta untuk sesegera mungkin melihat pentingnya KBU bagi Bandung Raya khususnya soal fungsi air dan iklim. Hal tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat sehingga semua didorong untuk melakukan perannya baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat.

"Karena kalau saya kira hanya sepotong-potong dan tidak ada kesungguhan dalam semua pihak, maka Bandung Utara akan semakin semrawut akan semakin menurun daya dukungnya," tegasnya.

Untuk langkah solutifnya, ia mencontohkan dari fungsi hidrologis untuk daerah tangkapan air (catchment area) itu harus dihijaukan kembali. Sebab tidak ada pilihan lain, zona inti tersebut harus direboisasi.

Kemudian kawasan yang fungsi hidrologisnya masih baik harus diproteksi secara ekologis. Tidak boleh ada aktivitas pembangunan yang bisa memicu beban ekologis berkurang.

"Kawasan itu adalah Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Burangrang, Gunung Manglayang, Bukit Tunggul dan Gunung Sunda," paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Hubungan Antar Lembaga DPD KNPI Kota Bandung, Fahmi Iswahyudi mengungkapkan, acara diskusi ini digelar karena kekhawatiran pihaknya akibat banyak pembangunan di KBU yang bisa saja menyebabkan persoalan bencana beserta masalah turunan lainnya, seperti hilangnya daya resap terhadap air dan merosotnya tanah.

"Terlebih lagi menyambut musim penghujan yang diprediksi berintensitas tinggi, KBU sekali lagi mencuri perhatian publik," ucapnya.

Sebagi wujud komitmen dan konsistensi DPD KNPI Kota Bandung terhadap lingkungan sosial dan kehidupan sosial masyarakat, pihaknya mengundang beberapa pembicara diantaranya Dadang Sudarja (Mantan Dewan Lingkungan Nasional Walhi), Acil Bimbo (Budayawan, pemerhati lingkungan) Dine Dwinarjati (Kabag Produksi PDAM). Diskusi ini juga dihadiri oleh beragam komunitas dan organisasi berbasis lingkungan.

Adapun dalam diskusi kali ini, KNPI merekomendasikan beberapa poin, diantaranya menuntut konsistensi pemerintah khususnya Pemerintah Jawa Barat untuk mengawasi pembangunan di kawasan Bandung Utara. Transparasi pemerintah terhadap setiap perijinan pembangunan di KBU melalui sosialisasi kebijakan.

Kemudian perlunya kemitraan yang parsitipatif dari hulu ke hilir yakni dari para pemangku kebijakan dan masyarakat khususnya pemerintah Jawa Barat dan masyarakat di area cekungan Bandung.

"Serta koreksi terhadap produk2 kebijakan yg kurang akurat untuk menyelesaikan persoalan KBU serta seluruh potensi masalah turunannya," kata Ketua DPD KNPI Kota Bandung, Hendra Guntara. (tn/prfm.com)

Posting Komentar

0 Komentar