Cegah Gerakan Radikalisme, DPD KNPI Kota Bandung Dukung Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018

TIPIKORNEWS.COM - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018, tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di lingkungan kampus. hadirnya Permenristekdikti ini bertujuan untuk menangkal radikalisme pada perguruan tinggi (PT) yang semakin marak.

Adanya Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, maka Surat Keputusan (SK) Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 26/DIKTI/KEP/2002 Tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus dalam Kehidupan Kampus tidak berlaku lagi.

Ketua DPD KNPI Kota Bandung Hendra Guntara mengatakan, Berkembangnya gerakan radikalisme di Indonesia akhir-akhir ini harus menjadi perhatian, khususnya bagi kelompok muda dan atau generasi milenial untuk melawan meluasnya faham tersebut. Benih gerakan ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan tercermin dalam sidang BPUPKI-PPKI. Masifnya gerakan radikalisme di lingkungan perguruan dimulai ketika orde baru melahirkan kebijakan NKK/BKK, menggeser aktivitas pengkaderan yang merupakan media mahasiswa untuk saling melakukan transformasi pengetahuan dan menciptakan situasi intelektual yang dinamis, kemudian bertukar menjadi aktivitas pengajian-pengajian dalam jaringan besar. Di momentum inilah pemikiran-pemikiran ikhwanul muslimin dan Hizbut Tahrir tumbuh subur dalam melakukan doktrin di lingkungan perguruan tinggi dengan berbagai bentuk dan cara.

Hendra Guntara memaparkan, Ada beberapa hal yang menjadi penyebab makin masifnya gerakan tersebut. Pertama adalah faktor semakin berkembangnya organisasi mahasiswa berpaham radikal yang mengemas dirinya sedemikian rupa agar mudah melakukan infiltrasi. Kedua adalah faktor penetrasi partai politik berbasis agama terhadap kegiatan perguruan tinggi. Ketiga adalah faktor dosen/ alumni yang berafiliasi dengan gerakan radikalisme tersebut, dan yang keempat adalah kurangnya wawasan kebangsaan yang diberikan di lingkungan perguruan tinggi. Ujar Hegun dalam realisenya yang di terima tipikornews.com.

DPD KNPI bersama Cipayung dan IMA AMS Kota Bandung merespon positif dengan adanya Permenristekdikti No 55 Tahun 2018. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam pelaksanaan aturan tersebut. Maka dengan ini kami menyatakan: 
1. Mendesak Kemenristekdikti untuk segera melaksanakan pertemuan Rektor, Kemendikbud dan Cipayung.

2. Mendesak Kemenristekdikti untuk segera menerbitkan Permenristek No.55 Tahun 2018.

3. Membuat nota kesepahaman yang berisi tentang dibentuknya UKM intra kampus untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa antara pihak kampus dan cipayung.

4. DPD KNPI bersama Cipayung dan IMA AMS Kota Bandung siap berkolaborasi untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa dengan mahasiswa dan pemuda lainya.

Yang Memberi Pernyataan :
  • Ketua DPD KNPI Kota Bandung: Hendra Guntara
  • Ketua Cabang PMII Kota Bandung: Irma Zahrotunisa
  • Ketua Cabang GMNI Kota Bandung: Antonius Doni MS
  • Ketua Cabang PMKRI Kota Bandung: Friderikus Hia
  • Ketua Cabang HMI Kota Bandung: Muhammad Rizki Yusro
  • Ketua Cabang GMKI Kota Bandung: Josua Alfedo Matonndang
  • Ketua Cabang IMA AMS Kota Bandung: Bena Aji Satria. (tn)
Sumber : Ketua DPD KNPI Kota Bandung Hendra Guntara.

Posting Komentar

0 Komentar