DAS Jawa Barat Rusak karena Salah Urus Tata Ruang dan Wilayah

sungai citarum
TIPIKORNEWS.COM - Kebijakan Perlindungan dan Percepatan Pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) Harus Masuk dalam RPJMD. Merujuk pada PP No 38 tahun 2011 pasal 74, setiap tanggal 27 Juli diperingati sebagai Hari Sungai Nasional. DAS, dan anak-anak sungai di Jawa Barat masih menjadi tempat limbah pabrik dan sampah. Sungai yang tercemar dan kotor menjadi bencana lingkungan yang kita hadapi saat ini.

Sejak ditetapkan tahun 2011, artinya sudah 7 tahun, hari sungai diperingati secara nasional yang diperingati setiap tahunnya. Meskipun, hari sungai nasional diperingati setiap tahun, secara kualitas, kondisi DAS di Jawa Barat berada dalam krisis, makin rusak, kotor dan tercemar oleh limbah industri dan sampah rumah tangga serta fasilitas komersil.

Selain itu, DAS Jawa Barat semakin sakit, daya dukung sungai menurun, daya tampung makin terlampaui, akibatnya neraca air menjadi tidak seimbang, siklus air menjadi terganggu. Musim kemarau kita kekurangan air, musim hujan kita menghadapi banjir. Tentu, banyak faktor yang mengakibatkan neraca air DAS menjadi tidak seimbang, kerusakan DAS di hulu, tengah dan hilir terus terjadi.

Menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan mengatakan Salah urus DAS terjadi karena salah urus tata ruang yang dilegalkan dalam aturan RTRW baik di level nasional, provinsi, kabupaten/kota. Praktik alih fungsi hutan lindung dan konservasi dan wilayah wilayah resapan air, alih fungsi wilayah tangkapan air oleh hutan beton, pertambangan, alihfungsi lahan pertanian basah menjadi kawasan beton industri terus terjadi karena aturan tata ruang melegalkan.

“Kebijakan pembangunan serta kebijakan tata ruang dan wilayah di Jawa Barat dalam kurun waktu 40 tahun mulai dari level nasional, provinsi dan kabupaten/kota, selama ini tidak mempertimbangkan keberlanjutan layanan alam DAS dan kearifan masyarakat dalam menjaga alam, akibatnya DAS kita rusak dan tercemar, bencana lingkungan seperti banjir, longsor dan kemarau terus terjadi, ini salah dan keliru,”kata Dadan Ramdan.

Dadan Ramdan mengatakan kerusakan dan pencemaran DAS saat ini bukan saja perlu segera dipulihkan secara cepat dan tepat dengan melibatkan banyak pihak, namun konsep pembangunan wilayah dan ruang juga perlu diubah. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap aturan-aturan RTRW nasional, provinsi dan kabupaten/kota di Jabar yang sekarang menjadi panduan dalam menjalankan pembangunan.

“Kepala Daerah juga perlu mengubah paradigma dalam menjalankan pembangunan, para kepala daerah harus memiliki keberpihakan pada keberlanjutan layanan alam DAS untuk menyelamatkan rakyat, warga negara,”ujar Dadan Ramdan.

Dadan Ramdan mengungkapkan dalam momentum Hari Sungai Nasional ini, untuk di Jawa Barat harus segera ada kebijakan dari Gubernur dan Bupati/Walikota yang lebih melindungi DAS dari kerusakan dan pencemaran dari hulu hingga ke hilir dan percepatan pemulihan yang masuk ke dalam dokumen RPJMD dan RTRW.

Selain itu perlu segera dibuatkan kajian daya tampung beban pencemaran (DTBP) untuk seluruh sungai yang ada di Jawa Barat untuk mencegah dan mempercepat pemulihan sungai strategis di Jawa Barat seperti Citarum, Citanduy, Ciliwung, Cimandiri, Cimanuk, Cisanggarung, Cipunagara, Ciwulan dll yang kebanyakan belum ditetapkan besaran daya tampung beban pencemarannya.(tn/sumber:mediatataruang)

Posting Komentar

0 Komentar