Tidak "ADA" Intimidasi Terhadap Warga, Kades Mintai Tanda Tangan

TIPIKORNEWS.COM - Pertemuan atau musyawarah sudah selesai dua minggu yang lalu namun daftar tanda tangan baru diedarkan kepala desa ke warga,ini tindakan aneh dan tak wajar yang dilakukan Suyadi Kepala Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan hal ini patut dipertanyakan pasalnya ada kasus penghamilan anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh warga dusun VII Tajung Baru, pengakuan itu terungkap saat dilakukan pertemuan antara keluarga korban, warga, dan diduga tersangka dikediaman Kades (Suyadi-red) Dusun Kalimati pada malam Minggu (16/07/2017).

Dari data yang dihimpun tipikornews.com sebelum dikumpulkan di rumah kades, pernah terjadi pertemuan pertama di salah satu rumah RT setempat, disana belum terungkap siapa pelakunya, karena baik korban maupun pelaku merekayasa cerita untuk menutupi perbuatannya,timbul isu yang dihembuskan pelaku,dan korban diduga di intimidasi oleh pelaku agar korban membuat pengakuan palsu pada warga yang menghamilinya atau bunga (nama samaran - red) bernama Iqbal warga Jakarta, namun warga meragukan cerita pelaku dan korban sebab bunga selama ini tidak pernah keluar rumah bahkan dengan tetanggapun jarang bergaul.

Karena tidak ada kejelasan tiga hari dari setelah pertemuan itu,tepatnya pada malam minggu (16/07/2017) warga membawa keluarga korban beserta yang diduga pelaku kerumah kades (Suyadi) dengan tujuan untuk menanyakan siapa pelaku yang sebenarnya,
dalam pertemuan itu terungkaplah keluar pengakuan dari Mista bahwa dia sendirilah yang menghamili bunga,namun dalam pertemuan itu tidak membuahkan hasil apa - apa sebab sebelum diambil keputusan sudah timbul kegaduhan dari warga yang hadir karena mereka mengetahui pelakunya ternyata warga mereka sendiri.

Sampai ahirnya massa membubarkan diri belum juga diperoleh kata sepakat dalam pertemuan malam minggu 16/07/2017 itu, dan tidak ada kesimpulan yang dapat dihasilkan yang dapat dijadikan pegangan sebagai wujud hasil dari perdamaian itu sendiri.

Berdasarkan keterangan beberapa warga yang dihimpun tipikornews.com dilokasi yang enggan disebutkan namanya, mereka merasa aneh kok pada malam sabtunya (29/07/2017) dua minggu setelah pertemuan itu terjadi,kades mengirimkan blangko pernyataan damai diatas materai 6000 yang mengatas namakan warga dan keluarga korban,sementara pada surat pernyataan damai itu bahkan sudah ditandatangani lebih dahulu oleh aparat desa dan kepala desa sedangkan kami belum bertanda tangan,semestinya menurut prosedur yang benar, kalau memang ada musyawarah pada waktu itu lah dibuat daftar hadir dan poin - poin apa saja yang dihasilkan untuk disepakati setelah itu ditandatangani oleh kedua belah pihak yang membuat kesepakatan setelah itu barulah terahir kepala desa yang bertanda tangan untuk mengetahui atau mengesahkan hasil kesepakatan itu, dan yang berdamai itu seharusnya antara kedua belah pihak yang bersengketa bukan antara korban dan warga,sementara di data itu tidak ada nama pelakunya ini justru terkesan aparat desa dan kepala desa yang menggiring warga untuk melakukan perdamaian tapi salah alamat.


Masih berdasarkan keterangan,kami juga mempertanyakan ada nama dua orang yang dalam daftar tersebut bukan warga setempat dan bukan juga aparat desa tapi dimasukkan kepala desa ke dalam daftar tersebut,mereka itu mewakili siapa? Terus kalau mau berdamai harusnyakan antara pihak korban dan pelaku yang membuat perdamaian,warga sebagai saksi diketahui oleh kepala desa iitu baru benar, ini perdamaiannya kok antara korban dan masyarakat, kan lucu.

Ada dugaan kepala desa berpihak pada pelaku dan berupaya melakukan merekayasa serta mengintimidasi warganya untuk membuat perdamaian dan menutupi perbuatan tindak pidana luar biasa kekerasan terhadap anak dibawah umur tersebut.

Sementara Suyadi saat di mintai keterangan via phone cellnya Selasa (01/08/2017) menjelaskan kalau perdamaian itu atas keinginan keluarga korban dan warga, dirinya membantah kalau itu ada intimidasi dan rekayasa,dirinya mengakui kalau pertemuan itu dilaksanakan pada malam minggu 16/07/2017 dan tanda tangan itu baru disusulkan 2 ( dua) minggu setelah itu,ini semata mata untuk tertib administrasi desa, lagi - lagi dirinya membantah kalau dia dituding telah memberi peluang bagi pelaku untuk lari, sekali lagi saya katakan itu kehendak warga,bukan kehendak saya,"ujar Suyadi mengahiri pembicaraanya.

Ditempat terpisah M. Zainudin sebagai Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) dimintai tanggapannya Rabu (02/08/2017) tentang langkah yang telah di ambil Suyadi (Kades-red),pihaknya (LPAI) berencana dalam waktu dekat akan melaporkan Suyadi ke pihak kepolisian, karena Suyadi telah melanggar pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara sembilan bulan dan melanggar UUPA nomor :35 tahun 2014 pasal 45 B ayat (2) atas perbuatannya yang diduga melindungi dan memperhambat proses hukum pada pelaku kejahatan sex terhadap anak dibawah umur, ini adalah kejahatan luar biasa, dan kasus ini tidak bisa didamaikan apapun alasannya, semestinya kades itu melindungi korbannya dan berupaya untuk segera melaporkan pelaku itu ke pihak kepolisian,ini malah sibuk ngurusi surat perdamaian yang isinya ngawur, wajar saja keluarga korban dan warga tidak mau tanda tangan,kalau kasus ini bisa didamaikan mestinya yang membuat pernyataan damai itu antara "PELAKU" dengan pihak "KORBAN" bukan antara "KELUARGA KORBAN" dan "WARGA" tapi sangat disayangkan kasus ini tidak bisa untuk didamaikan, sebenarnya kepala desa ini paham tidak dengan prosedur cara membuat surat perdamaian serta ngerti atau tidak kalau kasus ini adalah kasus luar biasa, "ujar Zainudin. (Sai)

Posting Komentar

0 Komentar